Makar ‘Kaum Sodom’ Bertopeng HAM

Bismillah …

Melanjutkan artikel sebelumnya, ketika “hak asasi manusia” LGBT untuk menikah dilegalkan oleh negara, yang terjadi justru memberangus hak-hak fundamental mayoritas warganya. Bagi yang ketinggalan mengikuti, silakan terlebih dahulu membacanya. Ada surat dari seorang anak dewasa yang dibesarkan oleh orang tuanya yang gay di negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Miris.

Di Indonesia, kelompok LGBT dan aktivis pendukungnya menuntut pemerintah melegalkan pernikahan sesama jenis dengan dalih untuk mengikuti perkembangan zaman, modernisasi, dan tuntutan hak asasi manusia. Namun karena telah mendapat penentangan keras dari berbagai pihak, tuntutan legalisasi same-sex marriage kini dibungkus dengan sangat halus. Isunya kemudian dikemas seolah-olah ada pelanggaran HAM. Itulah gay politics. Dengan tagline “Indonesia Tanpa Diskriminasi”, secara masif mereka bersuara di berbagai media sosial, ruang seminar, goes to campus, aksi simpatik, pawai keliling dengan membawa isu diskriminasi dan pelanggaran HAM terhadap kaum LGBT.

Sesungguhnya HAM yang mana yang dilanggar oleh negara terhadap kaum LGBT ini?

Apakah mereka tidak boleh sekolah? Tidak ada UU yang melarang.
Apakah mereka tidak boleh bekerja? Tidak ada UU yang melarang. Diterima bekerja atau tidak, tergantung kualifikasi bakal tempatnya bekerja.
Apakah mereka tidak boleh berpendapat? Tidak ada UU yang melarang.
Apakah mereka ditolak bikin KTP? Tidak.
Apakah mereka ditolak ikut Pemilu? Tidak. Bahkan ikatan waria se-Indonesia pun nyata-nyata ikut kampanye pemilu, memberikan dukungannya kepada salah satu capres yang kini jadi presiden,
Apakah mereka ditolak berobat di RS? Jelas tidak ada peraturan seperti itu.
Apakah mereka dilarang beribadah? Tidak. Justru mereka didorong taat beribadah agar menyadari penyimpangannya dan segera tobat.
Bullying? Kasus bullying bisa menimpa siapa saja, bukan hanya pada kaum LGBT. Dan setiap warga berhak memprosesnya ke ranah hukum, kita semua sama kedudukannya dalam hukum.

Lantas, HAM yang mana yang dilanggar oleh negara terhadap kaum LGBT?
Ada diskriminasi seperti apa?
Nyatanya semua mempunyai hak yang sama dalam berbangsa dan bernegara.

Apakah mereka ditolak untuk menikah?
Ya. Negara kita memang tegas untuk soal ini. Mengapa? Mari kita bahas …

Di dalam konstitusi Indonesia UUD 1945 Pasal 28J Ayat 1 dikatakan: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Ini berarti HAM yang diinginkan oleh bangsa kita adalah HAM yang sesuai dengan norma dan tata tertib yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Apabila ada tuntutan legalisasi pernikahan sesama jenis, hal itu dinilai oleh mayoritas masyarakat Indonesia bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga pemenuhan hak tersebut tidak dapat diwujudkan begitu saja.

Juga pada pasal berikutnya, UUD 1945 Pasal 28J Ayat 2 dikatakan: “Dalam menjalankan dan melindungi hak asasi dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum”.

Untuk bisa memahami ayat ini, kita pakai logika sederhana seperti ini: misalkan dalam sebuah asrama terdapat 10 orang penghuni, lalu diantara mereka ada satu orang yang kecanduan narkoba. Secara medis sangat jelas bahwa narkoba berdampak buruk bagi tubuh manusia. Begitu dikonsumsi di ruang publik, bukan hanya membahayakan secara pribadi namun juga membahayakan banyak orang di sekitarnya.

Dalam konteks sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sang pecandu bisa saja berdalih atas nama HAM, atas nama kebebasan untuk membenarkan tindakannya tersebut. Bisa juga berdalih karena dengan narkoba bisa memberikan kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Padahal manusia adalah makhluk sosial. Jika secara medis sudah jelas merusak tubuh, secara sosial juga menimbulkan banyak masalah, lalu untuk apa tindakan itu dibenarkan atas nama HAM?

Berdasarkan dua ayat dalam konstitusi Indonesia di atas, sudah sangat jelas tidak ada pendiskriminasian dan pelanggaran HAM bagi kaum LGBT di Indonesia oleh negara. Maka janganlah men-spin isu seolah-olah negara kita tidak menjamin hak warganya yang LGBT. Yang berlaku sampai saat ini, semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum, tidak ada diskriminasi. Mereka berhak mendapatkan penghidupan / pekerjaan yang layak, pendidikan yang layak, menyampaikan pendapat, dan lain-lain. Yang ditolak pemerintah RI adalah hak kelompok LGBT untuk menikah secara legal.

Alasan penolakan telah disampaikan oleh banyak pejabat dan tokoh publik, seperti Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin [Kompas, 2/7/2015], Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution [Islam Pos, 3/7/2015], Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay [Hidayatullah, 17/9/2015], dan lain-lain.

Ada pendapat menarik yang disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR dan Anggota Komisi III DPR Jazuli Juwaini:

“LGBT jelas melanggar norma agama dan hukum positif. Dua hukum ini adalah pegangan dalam hidup bernegara di Indonesia. Bisa saja negara lain, seperti di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa melegalkan, tapi identitas dan karakter negara kita beda. Dasar negara kita Pancasila dan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Meski Indonesia bukan negara agama, tapi nilai ajaran agama dijunjung tinggi, bahkan mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara, makanya lahir sila pertama Pancasila tersebut. Sehingga, jelas Indonesia bukan negara liberal. Tidak ada agama yang melegalkan hubungan sesama jenis karena jelas kerusakannya. Demikian pula dengan hukum positif juga melarangnya.
Merujuk UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
KUHP Pasal 292 juga menyatakan larangan tersebut: “Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.
Jadi ditinjau dari hukum agama maupun hukum negara hubungan sesama jenis tidak dibenarkan. Perilaku mereka melanggar agama dan melanggar hukum negara. Kampanye LGBT bisa masuk kategori MAKAR terhadap konstitusi negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini yang harus kita sadarkan, jangan sampai identitas dan karakter kita sebagai bangsa yang ber-Ketuhanan dan beradab dirusak oleh budaya liberal yang sangat permisif.” [Tribun News, 29/1/2016]

Perbuatan MAKAR?

Ya. Tidak berlebihan bila disebut makar seperti yang disampaikan Pak Jazuli Juwaini di atas, karena secara nyata mereka berupaya melawan hukum dan ingin mengubah konstitusi di Indonesia, agar cita-cita mereka kelak tidak bertabrakan dengan hukum negara / hukum positif yang baru dibuat dan disahkan.

Seperti contoh pada dua negara, Inggris dan Kanada, yang dibahas pada jurnal sebelumnya, mengubah konstitusi bisa berdampak mengubah banyak tatanan dan peri kehidupan masyarakat.

Bila Pemerintah RI diisi dengan manusia-manusia penerus Kaum Sodom kemudian ingin melegalkan pernikahan sesama jenis, mereka pasti akan merobohkan bangunan konstitusi yang selama ini menjadi penghalang kaum LGBT menuju ‘tingkat kesetaraan HAM’. Semua tatanan berbangsa dan bernegara yang berlaku dirombak total.
Apa saja itu?

Pertama, mengubah dasar negara RI, Pancasila. Sila pertama sudah sangat jelas, bahwa negara berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama manapun tidak ada yang menghalalkan hubungan sesama jenis. Maka tembok penghalang ini harus dirubuhkan. Sehingga, bila sila pertama ini dihapus, maka negara tidak lagi mengharuskan warganya melandaskan hukum pernikahan pada masing-masing agamanya, contoh selama ini umat Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kedua, mengamandemen UUD 1945, terutama Pembukaan dan Batang Tubuh pasal 28J ayat 1 dan 2, pasal 29 ayat 1 dan 2.

Ketiga, mengamandemen UU No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) pasal 1 dan pasal 2.

Keempat, mengamandemen UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 34 ayat 1.

Kelima, mengamandemen UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Keenam, mencabut PP No. 6 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974.

Ketujuh, mencabut Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Kedelapan, menciptakan UU Hate-Crime (Kejahatan Kebencian), buat memenjarakan mereka yang berdakwah anti gay, seperti contoh kasus di Inggris dan Kanada pada jurnal sebelumnya.

Kesembilan, mengubah Kurikulum Pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, seperti contoh kasus di Inggris pada jurnal sebelumnya.

Kesepuluh, merevisi semua perda-perda di setiap provinsi yang terkait proses pernikahan sesama jenis dan kehidupan keluarga dengan pasangan sesama jenis.

Kesebelas, merevisi peraturan masing-masing instansi, baik pemerintah maupun swasta, agar tidak berpotensi melanggar “hak asasi manusia” LGBT.

Keduabelas, … dan masih banyak lagi, bisa sampai puluhan bahkan ratusan regulasi, yang semuanya demi hak untuk legalnya pernikahan sesama jenis agar tidak menabrak regulasi-regulasi yang berlaku.

Bisa dibayangkan, ketika baru mau menginjak langkah pertama saja, negeri ini akan terjadi CHAOS dalam bentuk perang saudara. Luka umat beragama di negeri ini akibat teror PKI sepanjang tahun 1946 – 1965, berlanjut di tahun 1968, masih terasa hingga kini. Cukuplah itu menjadi pelajaran agar tidak terulang kembali.

Begitu juga dengan UU Perkawinan yang sangat dicintai oleh rakyat Indonesia, terbukti pernah ada pihak-pihak yang menguji Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah menimbulkan gejolak hebat di tengah-tengah masyarakat, hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Itu artinya ketika negara memberikan status pelegalan untuk LGBT maka pemerintah akan berhadapan dengan massa yang jauh lebih besar yaitu rakyat Indonesia sendiri.

Maka, sebaiknya buang jauh-jauh ide melegalkan pernikahan sesama jenis di negeri kita. Lihatlah dampaknya yang tidak kecil di atas, yakni mengubah banyak tatanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Kehancuran peradaban biasanya dimulai ketika manusia melawan fitrah kehidupan. Pernikahan sesama jenis adalah perbuatan yang melawan fitrah kehidupan.

Pada dasarnya perilaku LGBT merupakan kebiasaan buruk dan suatu penyimpangan pola perilaku yang dapat diubah / disembuhkan sehingga dapat membuat mereka kembali menjadi manusia normal seutuhnya. Oleh karena itu, bila Anda non LGBT yang peduli dengan LGBT, fokuskanlah pada program penyembuhan perilaku LGBT. Hentikan propaganda palsu: “perilaku homoseksual adalah genetis” (Baca: Runtuhnya Teori Gen Gay). Apa tidak kasihan, bila mereka dibiarkan terjerumus di dunia yang rawan kena HIV/AIDS, keluarga berantakan, dan hari tua mereka suram? Bukankah itu jahat namanya?

Salam,
Iwan Yuliyanto
02.02.2016