Apakah Moratorium Pabrik Semen Berujung Blunder?

Bismillah …

Perang opini tentang pembangunan pabrik semen di Kendeng, Rembang, yang sempat mereda setelah pihak PTUN Semarang menolak gugatan warga yang menolak pembangunan pabrik semen, sepertinya kini mulai memanas lagi setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keputusannya.

Dilansir dari Koran Tempo (3/8), sejumlah petani Rembang yang memprotes proyek pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah, diterima Presiden Jokowi pada 2/8/2016. Menanggapi pertemuan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan agar Presiden Jokowi melakukan moratorium pembangunan pabrik semen di Indonesia, dengan alasan pembangunannya selalu menjadi polemik di tengah masyarakat. Menurutnya, moratorium adalah salah satu cara yang bisa ditempuh untuk menghindari polemik. Sebab dengan mengeluarkan moratorium, secara otomatis semua izin pendirian pabrik semen baru akan ditolak.

Kemudian Presiden Jokowi memerintahkan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) menyetop sementara proyek tersebut, agar bisa dikaji ulang melalui program Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sejumlah langkah kemudian dirancang untuk mengakhiri polemik dengan perusahaan negara di sektor semen itu. Target proses pembuatan KLHS ini selesai dalam waktu satu tahun.

Dalam Berita Satu (8/8), diberitakan bahwa warga Rembang, melalui Ketua LSM Semut Abang Rembang, Suparno, menolak adanya moratorium pabrik semen tersebut. Pembangunan pabrik semen seharusnya didukung sepanjang memiliki dokumen amdal (analisis mengenai dampak lingkungan).

Gus No, sapaan akrab Suparno, menegaskan, di tengah proses pembangunan, pemerintah gencar melakukan pembangunan infrastruktur, dan itu tak bisa dilepaskan dari kebutuhan semen. Jadi, nonsen kita mau membangun infrastruktur tanpa adanya semen, karena itu sama saja dengan mundur 50 tahun. Maka, keberadaan pabrik semen menjadi sangat penting dan vital.

Menurut Gus No, sangat tidak bijak jika usulan moratorium didasarkan atas adanya konflik terkait pembangunan pabrik semen. Kalau kemudian harus dihentikan, dasarnya harus jelas. Jangan hanya karena ada yang menolak, lantas dimoratorium. Adanya pihak yang pro dan kontra adalah sesuatu yang lumrah dalam iklim demokrasi.

Sehari sebelum penolakan dari warga Rembang, telah digelar diskusi publik bertema “Dibalik Polemik Pembangunan Pabrik Semen” di kawasan Kuningan, Jakarta, (7/8/2016). Laporan Wartawan Tribun News menyebutkan, Sekretaris Perusahaan Semen Indonesia, Agung Wiharto, turut hadir sebagai narasumber. Agung mengingatkan Indonesia saat ini sedang membangun. Sementara, sektor bisnis semen di Indonesia saat ini 65% masih dikuasai asing dan swasta. SMGR yang berstatus BUMN hanya memiliki sekitar 30-35% saja.

Perusahaan SMGR tidak langsung mendirikan pabrik di pegunungan Kendeng. Namun, melalui kajian situasi dan kondisi di lapangan. Aturan perizinan juga diakui telah dipenuhi SMGR. SMGR juga telah melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat dalam proses penyusunan Amdal.

Pabrik semen Rembang secara hukum sudah legal, karena pihak PTUN Semarang pada 16 April 2015 telah menolak gugatan warga yang menolak pembangunan pabrik semen itu. Dalam putusan majelis hakim PTUN Semarang, dipaparkan fakta bahwa wilayah pabrik semen milik Semen Indonesia tidak tumpang tindih dengan wilayah CAT Watuputih yang ditetapkan berdasarkan Keppres No.26/2011. Wilayah penambangan juga terbukti berada di luar kawasan imbuhan air sehingga tidak masuk wilayah konservasi dan boleh dilakukan kegiatan penambangan.

Hal itu juga dikuatkan kesaksian pakar geologi dari UGM Eko Haryono yang menegaskan, kawasan karst di Rembang tidak termasuk dalam bentangan alam karst yang dilindungi. Menurut Eko, hanya ada tiga kawasan karst dilindungi di Indonesia, yaitu kawasan Sukolilo, Gunung Sewu, dan kawasan karst Gombong. Kawasan karst Rembang termasuk dalam katagori karst muda sehingga di lokasi itu dapat dilakukan pengelolaan atau budidaya apa pun termasuk penambangan.

Lantas mengapa pembangunan pabrik semen yang sudah terbukti manaati semua aturan dan perijinan digugat / ditolak?

Benarkah masyarakat Rembang benar-benar menolak pembangunan Semen Rembang?

Di halaman yang sama pada Tribun News (7/8), disampaikan bahwa SMGR telah berinvestasi sebesar Rp 5 triliun untuk membangun pabrik semen. Dan perseroan tersebut terus berkomitmen untuk peduli terhadap masyarikat sekitar perusahaan, keberadaan perusahaan diharapkan mampu meningkatkan perekonomian di daerah sekitarnya. Melalui program Corporate Social Responbility (CSR), SMGR memberikan bantuan sosial kepada masyarakat pada Juni 2014 sebesar Rp 7,5 miliar. Pada tahun 2015 bantuan meningkat sebanyak Rp 10,5 miliar untuk berbagai kegiatan seperti bantuan kesehatan, bantuan pengembangan sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pendidikan, bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan bantuan tanggap darurat bencana.

Kemudian, dilansir dari Republika (26/1), bantuan sosial melalui program CSR pada tahun 2016 meningkat mencapai Rp 20 miliar. Pada awal tahun ini, SMGR menyalurkan bantuan Rp 1,78 miliar kepada masyarakat sekitar pabrik Rembang. Bantuan meliputi pembangunan rumah layak huni, pembuatan gapura desa, jamban, serta pemberian bibit pohon. Bila dirinci, bantuan meliputi pembangunan rumah yang diberikan kepada 31 warga desa, meliputi 6 desa (Desa Kulutan, Desa Tegaldowo, Desa Kajar, Desa Timbrangan, Desa Pasucen, Desa Kadiwono) di Kabupaten Rembang. Bantuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar perusahaan.

Bukan hanya itu, SMGR juga memberikan bantuan senilai Rp 134 juta kepada 50 warga desa sekitar perusahaan dalam bentuk pembuatan jamban sehat, pembuatan jamban ini diharapkan mampu memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat sekitar perusahaan.

Selain itu perusahaan juga memberikan bantuan Rp 208 juta untuk pembangunan gapura. Bantuan tersebut diberikan kepada 4 Desa sekitar pabrik yang terdiri dari Desa Tegaldowo, Desa Kajar, Desa Pasucen, Desa Kadiwono. SMGR juga memberikan bantuan senilai Rp 309 juta yang diberikan dalam bentuk 10.500 bibit pohon. Pemberian bibit pohon ini juga untuk mendukung program satu rumah satu pohon produktif. Bibit pohon yang diberikan adalah mangga, durian, sawo, nangka dan alpukat.

Pada bulan Juni lalu untuk membangkitkan jiwa kewirausahaan di kalangan warga Kabupaten Rembang, SMGR menggelar program Bina Lingkungan. Kegiatan program ini meliputi seminar wirausaha dan pemberian alat-alat untuk berwirausaha. [Bisnis Update].

Bisa kita lihat, dari 2014 sampai 2016, tren nilai bantuan sosial melalui program CSR terus meningkat. Jadi yakin dengan pernyataan Direktur Enginering & Proyek Semen Indonesia, Aunur Rosyidi, yang saya kutip dari situs Semen Indonesia, beliau mengatakan: “Sebagai perusahaan yang lahir, tumbuh, dan berkembang bersama masyarakat, ke depan kami akan terus meningkatkan besaran dana dan cakupan sasaran program-program sosial perusahaan”.

Dalam setiap kegiatan operasionalnya Semen Indonesia senantiasa berpijak pada tiga pilar, yaitu peningkatan kinerja keuangan (profit), pemberdayaan masyarakat (people), dan pelestarian lingkungan (planet). Dengan Tiga Pilar ini, perusahaan multinasional ini akan selalu mendorong peningkatan kualitas masyarakat lokal dan menjaga kualitas lingkungan, misalnya berkomitmen agar air terjaga, membuat lahan hijau pasca tambang, membangun buffer zone di sekeliling area tambang yang bisa dimanfaatkan warga untuk bertani.

Dalam Berita Satu, diberitakan bahwa hingga saat ini telah dilibatkan sebanyak 2.500 pekerja. Sebanyak 1.700 di antaranya adalah warga Kabupaten Rembang. Jumlah itu termasuk 500 orang warga Ring 1 atau kecamatan lokasi proyek tersebut berada. Pekerja proyek ditambah hingga 4.000 orang saat pekerjaan proyek mencapai puncaknya di akhir tahun 2015. Dari jumlah itu diharapkan 60 persen berasal dari Rembang.

Untuk meningkatkan jumlah pekerja dari warga Ring 1 proyek, SMGR melakukan berbagai pelatihan baik sebagai ahli bangunan maupun ahli las. Kebanyakan warga Ring 1 non skill, mereka dilatih agar bisa bekerja, dan diharapkan akan lebih banyak warga Ring 1 bisa bekerja saat pabrik telah beroperasi komersial.

Dari perkembangan pembangunan pabrik semen yang dibarengi dengan program CSR untuk masyarakat Rembang bisa dianalisa bahwa memang ada sebagian kecil yang menolak, yang kini tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), tetapi sebagian besar masyarakat Rembang justru menerima. Mereka yang menerima benar-benar merasakan dampak positifnya, yaitu kesejahteraan dan ekonomi masyarakat Rembang meningkat, bahkan telah menikmati hasilnya sebelum pabrik beroperasi. Wajar, pembangunan perusahaan besar tentu memberikan multipliers effect pada masyarakat sekitar. Tak hanya serapan tenaga kerja warga Rembang sebanyak 1700, tetapi juga merangsang terbentuknya mata pencaharian baru bagi warga Rembang, seperti catering, toko kelontong, angkutan umum, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau pembangunan Pabrik Semen Indonesia lebih banyak manfaatnya, kenapa harus diributkan?

Apakah moratorium pabrik semen berujung blunder?

Pembangunan pabrik semen Rembang yang berkapasitas 3 juta ton tersebut, saat ini sudah mencapai 94 persen, dan ditargetkan bisa beroperasi pada akhir tahun 2016. Nah, kalau jadwal target beroperasinya tidak terpenuhi akibat di-stop proses pembangunannya yang hampir rampung itu, siapkah Presiden Jokowi digugat oleh para investor Semen Indonesia?
(saat ini komposisi investor Pemerintah RI 51%, Publik 49%).

Sepertinya Pak Jokowi lupa bahwa tujuan BUMN didorong “go public” hingga benar-benar dimiliki oleh publik adalah agar bebas intervensi dari pemerintah maupun parpol.

Permasalahan lain yang akan muncul, jika pabrik semen tak jadi dibangun, akan menimbulkan ekses gelombang penolakan di daerah lain yang memiliki potensi kars sebagai bahan baku utama semen. Padahal kebutuhan akan semen semakin tinggi, jika pabrik-pabrik semen baru gagal dibangun, dampaknya pasti harga semen akan melambung tinggi.

Salam hangat tetap semangat,
Iwan Yuliyanto
08.08.2016
.
==========
Update:
Berita RADAR REMBANG, tanggal 10 Agustus 2016