Home » Posts tagged 'daerah perbatasan'

Tag Archives: daerah perbatasan

Eksodus dari Tanah Surga

Bismillah,

Ada kabar mengejutkan dalam beberapa hari terakhir ini. Berdasarkan keterangan anggota DPRD Nunukan, Ramli, ada satu desa perbatasan Indonesia-Malaysia di Nunukan, Kalimantan Timur sudah pindah seluruh penduduknya menjadi warga Malaysia. Dan kini ada 10 desa lainnya di perbatasan yang sebagian penduduknya sudah menjadi warga Malaysia [Detik, 13/11/2014]. Mereka sudah eksodus kewarganegaraan. Ramli mendapat laporan setelah meninjau ke lokasi dan berdialog dengan masyarakat perbatasan pada Rabu (12/11/2014). Penduduk ini pindah kewarganegaraan karena diperhatikan, suplai barang dan kesejahteraan juga diberikan Malaysia.

Kabar lainnya yang lebih mengejutkan datang dari Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Tommy Harun. Menurutnya ada tiga desa di Kecamatan Lumbis Ongong yang sudah diklaim Malaysia. Ketiga desa tersebut adalah Sumantipal, Sinapad, dan Kinokod, dengan luas wilayah 54 ribu hektare memang sudah lama menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Karena koordinat, Malaysia mengklaim itu masuk ke wilayah mereka. Sedangkan Indonesia juga sama mengklaim itu masuk wilayahnya. [Tempo, 13/11/2014]. Permasalahan ini sebenarnya sudah lama terjadi sejak dua puluh tahun silam. Namun, tidak ada upaya dari pemerintah pusat untuk menanggulanginya. Pemda setempat sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah klaim Malaysia itu. Namun warga setempat justru lebih rela bergabung ke negeri jiran ketimbang Indonesia.

Namun, kabar ini kemudian dibantah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menurut Kemendagri persoalan yang terjadi di tiga desa tersebut hanya menyangkut masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Desa Simantipal dan Desa Sinapad berada dalam kawasan yang di dalamnya terdapat batas negara. Oleh pemerintah Indonesia dan Kerajaan Malaysia belum dipastikan bersama mengenai patok perbatasannya, lantaran pihak negara tetangga masih menangani dan memastikan batas negara yang ada di kawasan lain di wilayah Borneo/Kalimantan. Di sisi lain, pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan pengukuran dan pemetaan secara sepihak. [Republika, 14/11/2014].

Nahh.. pendapat siapa yang benar?
Apakah persoalan hanya batas wilayah (menurut Kemendagri)?
Ataukah justru eksodus dan pencaplokan wilayah itu benar terjadi?
Anggota DPRD dan Sekda sudah blusukan ke lokasi. Apakah pihak Kemendagri ada yang sudah blusukan juga ke sana?
Ini masalah serius.
(more…)