Home » Indonesia Crisis (Page 2)
Category Archives: Indonesia Crisis
Dollar Menguat, Apa Kata Kabinet Kambing Hitam?
Sampai jurnal ini ditulis, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih dalam tren melemah. Bahkan dolar AS kini menembus Rp 13.000, yang merupakan titik terkuat sejak 1998. Sayangnya dalam menyikapi situasi ini, muncul pendapat yang tidak mendidik dari pejabat tinggi negera yang seharusnya memberikan pencerahan.
Inilah pendapat-pendapat yang saya rangkum dari berbagai media online.
(more…)
Ahok -vs- DPRD, dan Jungkir Balik Nalar Publik
Polemik antara Ahok dan DPRD DKI terkait APBD DKI 2015 dan “anggaran dana siluman” makin memanas. Mereka saling tuding dan serang. Kemudian publik meresponnya melalui gerakan #SaveAhok. Sayangnya, tujuan dan kegiatan gerakan tersebut malah jauh dari substansi masalah. Bahkan ada yang melebarkan sampai ke ranah SARA.
Penggunaan hak angket yang berawal dari kebuntuan komunikasi eksekutif-legislatif dalam penyusunan APBD ini sebenarnya hanya persoalan ketatanegaraan biasa. Hak angket, hak menyatakan pendapat, dan hak interpelasi adalah hak-hak yang memang menjadi kewenangan DPRD. Keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan APBD merupakan kewajiban, karena itu merupakan tugas DPRD yaitu membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah.
Urusan internal ketatanegaraan yang menurut saya biasa saja ini bisa sampai melibatkan kegaduhan publik akibat opini-opini sesat yang berkembang di media. Sehingga di media sosial muncul meme-meme yang gak nyambung dengan inti masalahnya.
Oleh karena itu, agar jernih meilhat persoalan ini, mari kita belajar dulu bagaimana proses penerbitan APBD sampai disetujui dan disahkan Mendagri, yang dijelaskan oleh Bapak Ir. Triwisaksana, MSc. Beliau Waka DPRD DKI Jakarta, dari Fraksi PKS. Kemudian kita bedah bersama-sama apa sebenarnya substansi atas polemik tersebut.
Semantic Game dari Sang Presiden
Bismillah …
Ada pernyataan Jokowi yang mengejutkan saya tentang kenaikan harga BBM yang dimuat di koran Merdeka. Saya kutip isinya di bawah ini:
Jokowi: Saya tidak pernah menaikkan BBM
Merdeka | 9/12/2014
.
Merdeka.com – Presiden Jokowi membantah jika dia menaikkan harga BBM. Menurut dia yang dilakukannya itu mengalihkan subsidi dari BBM ke sektor lain. Sehingga sebenarnya tidak ada kenaikan harga BBM. Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat memberikan kuliah umum di Balai Senat UGM, Selasa (9/12). Dia pun menuding mahasiswa salah sasaran jika mendemo diri karena menaikkan harga BBM.
.
“Saya itu tidak pernah menaikkan harga BBM. Saya mengalihkan subsidi. Itu jelas sekali beda, jadi mahasiswa itu salah sasaran demo saya karena menaikkan harga BBM,” katanya.
.
Pernyataan Jokowi tersebut sontak mendapat tepukan tangan dari para peserta yang sebagian besar merupakan mahasiswa dan akademisi UGM. Alasannya mengalihkan subsidi tersebut pun di klaim mampu memberikan sumbangsih besar dalam pembangunan infrastruktur. Dia mencontohkan pembangunan jalur kereta api.
.
“Subsidi BBM itu Rp 433 triliun, sementara APBN kita 2.039 triliun. Kalau saya menjabat 5 tahun, dan terus subsidi BBM, maka jadinya 1300 triliun dalam lima tahun. Uang sebanyak itu bisa membuat jalur kereta api di Kalimantan, Papua dan Sumatra yang biayanya cuma 360 triliun,” ujarnya.
.
Dia pun menyindir peserta kuliah umum yang banyak menggunakan motor dan mobil. Menurut dia Subsidi BBM selama ini dinikmati kelas menengah seperti peserta kuliah umum.
.
“Lho bener, kalian ini yang naik mobil, naik motor, 70 persen subsidi BBM dinikmati kalian, enak saja,” ujarnya menyindir. Peserta kuliah umum pun tertawa disindir Jokowi.
Ada dua hal yang ingin saya tanggapi dalam berita tersebut, terutama pada kalimat yang saya tebalkan.
(more…)
Eksodus dari Tanah Surga
Ada kabar mengejutkan dalam beberapa hari terakhir ini. Berdasarkan keterangan anggota DPRD Nunukan, Ramli, ada satu desa perbatasan Indonesia-Malaysia di Nunukan, Kalimantan Timur sudah pindah seluruh penduduknya menjadi warga Malaysia. Dan kini ada 10 desa lainnya di perbatasan yang sebagian penduduknya sudah menjadi warga Malaysia [Detik, 13/11/2014]. Mereka sudah eksodus kewarganegaraan. Ramli mendapat laporan setelah meninjau ke lokasi dan berdialog dengan masyarakat perbatasan pada Rabu (12/11/2014). Penduduk ini pindah kewarganegaraan karena diperhatikan, suplai barang dan kesejahteraan juga diberikan Malaysia.
Kabar lainnya yang lebih mengejutkan datang dari Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Tommy Harun. Menurutnya ada tiga desa di Kecamatan Lumbis Ongong yang sudah diklaim Malaysia. Ketiga desa tersebut adalah Sumantipal, Sinapad, dan Kinokod, dengan luas wilayah 54 ribu hektare memang sudah lama menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Karena koordinat, Malaysia mengklaim itu masuk ke wilayah mereka. Sedangkan Indonesia juga sama mengklaim itu masuk wilayahnya. [Tempo, 13/11/2014]. Permasalahan ini sebenarnya sudah lama terjadi sejak dua puluh tahun silam. Namun, tidak ada upaya dari pemerintah pusat untuk menanggulanginya. Pemda setempat sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah klaim Malaysia itu. Namun warga setempat justru lebih rela bergabung ke negeri jiran ketimbang Indonesia.
Namun, kabar ini kemudian dibantah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menurut Kemendagri persoalan yang terjadi di tiga desa tersebut hanya menyangkut masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Desa Simantipal dan Desa Sinapad berada dalam kawasan yang di dalamnya terdapat batas negara. Oleh pemerintah Indonesia dan Kerajaan Malaysia belum dipastikan bersama mengenai patok perbatasannya, lantaran pihak negara tetangga masih menangani dan memastikan batas negara yang ada di kawasan lain di wilayah Borneo/Kalimantan. Di sisi lain, pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan pengukuran dan pemetaan secara sepihak. [Republika, 14/11/2014].
Nahh.. pendapat siapa yang benar?
Apakah persoalan hanya batas wilayah (menurut Kemendagri)?
Ataukah justru eksodus dan pencaplokan wilayah itu benar terjadi?
Anggota DPRD dan Sekda sudah blusukan ke lokasi. Apakah pihak Kemendagri ada yang sudah blusukan juga ke sana?
Ini masalah serius.
(more…)
Menjelang Babak Akhir Sengketa Pilpres 2014
Besok Kamis, 21/8/2014, akan ada dua putusan penting yang menyangkut pemilihan presiden dan wakil presiden. Di hari itu, Mahkamah Konstitusi (MK) akan memberikan putusan terkait gugatan pemilihan presiden (pilpres) yang diajukan oleh pasangan Prabowo-Hatta. Tidak hanya MK, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pun akan membacakan putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilaporkan pula oleh pasangan Prabowo-Hatta.
Pasca perhitungan suara oleh KPU pada bulan lalu, banyak pihak yang meminta pasangan Prabowo-Hatta untuk legowo terhadap hasil perhitungan suara yang dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
(more…)
Iwan Yuliyanto 