Koran The Jakarta Globe, 7 April 2015, halaman 6. [baca e-paper]
Selamat siang, Pak Jokowi,
sebagai rakyat Indonesia, saya malu membaca berita di koran The Jakarta Globe, edisi 7 April 2015, di halaman 6. Koran berbahasa asing ini tentu mayoritas pembacanya adalah orang-orang asing. Tidak bisa dibayangkan bagaimana mereka bakal memandang harkat dan martabat bangsa kita?
Seumur hidup saya, baru sekali ini mendengar Presiden Republik Indonesia tidak tahu apa yang ditanda-tanganinya. Astaghfirullaah, pak …
Dulu saat debat pilpres Bapak dengan pede menyebut “Manajemen pengawasan harus detik per detik”. Maka sebagai CEO yang kini menjadi orang no.1 di negara ini seharusnya Bapak lebih teliti, hati-hati dan setiap usulan WAJIB dan HARUS dibaca sebelum ditanda-tangani. Nyatanya bapak sendiri tidak melaksanakan apa yang menjadi komitmen. Ingatlah teguran Allah di QS Ash-Shaff ayat 2 dan 3, pak.
Adalah hal yang wajar dan seharusnya bahwa yang tanda tangan juga ikut bertanggung jawab, tidak peduli soal tahu atau tidak tahu isinya. Namun, bapak malah menimpakan kesalahan kepada bawahan, tak tanggung-tanggung diucapkan di depan para awak media.
Jabatan bapak sebagai presiden adalah bentuk kepercayaan tertinggi dari Rakyat Indonesia untuk memimpin pengelolaan negeri ini. Sudah sebegitu remehkah kepercayaan itu di mata bapak saat ini?
Apakah bapak dulu juga sekedar menanda-tangani kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat tanpa membaca isinya?
Saya baca di media Viva News, bapak juga telah mengakui bahwa kekhilafan ini adalah kali yang kedua, setelah sebelumnya bapak menandatangani perpanjangan izin ekspor konsentrat Freeport. Sungguh kekhilafan yang harus dibayar mahal. Jadi ngeri, pak, … nasib bangsa kita bisa diibaratkan seperti dipertaruhkan dalam permainan judi, sewaktu-waktu bisa terjerumus pada kebangkrutan hanya karena khilaf.
Pendiri negeri ini telah memberikan amanah kepada kita untuk mengelola negeri dengan sepenuh jiwa dan raga. Sungguh saya tidak rela, saat amanah yang begitu sakral diperlakukan seenaknya. Padahal kemerdekaan dulu didapat dari pengorbanan berjuta nyawa.
Turut berduka atas matinya Revolusi Mental.
Iwan Yuliyanto
08.04.2015
Iwan Yuliyanto 
yg lebih parah Mas, masih ada saja yg membela dengan (tanpa) alasan… malahan ada yg bilang bahwa ini adalah fitnah, jangan seperti jonru dong… hehehe… lha wong rekaman interview-nya itu beliau memang bilang sendiri seperti itu kok… yaa kita doakan yg terbaik saja buat beliau ya Mas, semoga kesalahan seperti ini tidak terulang lagi… eh, tp sepertinya barusan terulang lagi… wadoh, astaghfirullaah…
Pada 10/5/2014, Jokowi menulis artikel “Revolusi Mental” di Kompas. Kini, kita boleh ragu apakah dia betul-betul menulis atau bahkan membacanya?
khilaf itu sendiri sebenarnya berarti tidak menyadari apa telat menyadari setelah rame sih, mas..?
Kronologi ucapan khilaf-nya itu gini, mas Rawin …
Saat muncul berita yang memuat pandangan pengamat budget (budget analysis) dikabarkan bahwa uang DP mobil untuk anggota Legislatif & Yudikatif itu besarnya 2 kali lipat dari anggaran sebelumnya. Disaat subsidi untuk rakyat dicabut. Jelas ketidakadilan muncul dalam kebijakan ini.
Kemudian awak media mengonfirmasi hal ini kepada Jokowi yang saat itu baru pulang dari kunjungan luar negeri. Jokowi bilang gak tahu soal itu, nanti di-check setelah nyampe di istana.
Setelah di-check, para wartawan ngejar dg pertanyaan: kok bisa?
Disitulah Jokowi ngaku khilaf, gak baca perpres sebelum ditandatangani, kemudian nyalah-nyalahin menteri keuangan di depan awak media.
Besoknya awak media juga ngejar soal kebijakan2 lainnya, seperti ijin ekspor konsentrat Freeport. Jokowi ngaku kalo dia gak setuju itu, tapi dah kadung tanda-tangan, piye jal?
Salah satu link berita-nya ada di atas.
Soal pengakuan khilaf-nya itu belum begitu rame sih di kalangan netizen… hanya rame di para awak media yang menemukan kejanggalan, makanya terus dikejar dengan pertanyaan: kok bisa presiden tanda tangan?
rakyat juga khilaf pilih pak joko jadi presiden….
Mulai sekarang, hatinya akan selalu bergetar setiap ingat Blitar. Di kota itu, kebodohannya dipamerkan dan egonya ditampar.
Dia berbuat apa di Blitar, Mas?
Dalam pidatonya, Jokowi menyebut kelahiran Soekarno adalah di Blitar, padahal yang betul adalah Surabaya.
Lagi-lagi, Jokowi cuma baca teks pidato tanpa memeriksa isinya.
Klik Kompas, 4/6/2015
Ooo. Ya panteslah. Dia ‘kan cuma petugas?
Pak Ahmad barusan saya kirim email ke panjenengan, nyuwun tulung 🙂
Ini sih emang serem mas, soalnya itu masalah negara, kan 😦
di Bank aja kalau salah ttd trus di audit, yang bersalah bisa dipecat atau paling enggak dikasih SP.
Ucapan jujur “saya tidak membaca draft perpres yang mau saya tandatangani” ini bisa masuk salah satu keajaiban dunia lho. Nabinya Manajemen Modern, Peter F Drucker pasti terpesona.
saya pernah punya pengalaman, main tanda tangan dan berakibat uang melayang. Memang, sih, gak sampe 500 ribu. Tapi rasanya udah nyesak. Buat saya itu pengalaman berharga banget untuk lain kali jangan main-main dengan tanda tangan. Jangan sembarangan main tanda-tangan.
Kalau gak salah pernah ada juga, kan, kasus hukum. Dimana terdakwanya adalah masyarakat kecil yang lugu. Dia nurut aja diminta tanda-tangan.
Tapi, kalau untuk sekelas presiden kalau main tanda tangan? Hmmmm… Gimana, ya? Cukup tulisan ini saja yang mewakil pendapat saya 🙂
Dari pengalaman saya, pejabat itu kebanyakan gak baca apa yang ditandatangani (karena saking banyaknya dokumen yang perlu tanda tangan). Biasanya stafnya yang kasih informasi lengkap tentang dokumen yang akan ditandatangani. Memiliki staf yang handal dan dapat dipercaya, buat para bos itu penting, salah milih bisa terjerumus ke lubang kenistaan.
Kalau dari membaca sekilas, terdapat kesan Pak Presiden menyalahkan staf yang kemungkinan besar dia pilih sendiri. Lha terus piye?
Pendapat mbak Ailsa memang ada benarnya.
Yang saya tahu, ada semacam auto signature yang lazim digunakan kepala negara untuk menandatangani perkara remeh temeh, seperti balasan surat untuk rakyat.
Tapi kalo untuk dokumen negara? Tentu tidak. Alasan bahwa tidak semua surat yang ditandatangani secara langsung dibaca olehnya, menurut saya sangat menyedihkan.
Di kabinet ada yang berwenang mengagendakan rapat terbatas, serta merencanakan materi rapat tentang kebijakan yang memerlukan tanda tangan presiden. Entah itu Seskab, Sesneg atau Unit Staf. Ketiga-tiganya harus handal, jangan sampai menjerumuskan rakyat Indonesia ke lubang kenistaan, akibat presidennya gak jeli dengan latar belakang yang ada dan apa yang ditandatanganinya. Namun demikian, presiden ya juga harus benar-benar meluangkan waktu dan jeli membaca.
Saya kuatir gini .. kok sepertinya begitu mudah mengecoh presiden ini. Kalau ingin suatu surat ditanda tangani nya, orang yang berniat jahat bisa menyelipkan berkasnya diantara puluhan berkas yang menumpuk. Kemudian mengajaknya bicara dan bercanda, (mengingat presiden ini terkenal grapyak, mudah akrab dan cair dengan banyak orang), tanpa dibaca nya langsung di tanda tangani.
Makanya presiden seperti sengaja dibikin sibuk oleh rasputin-rasputin di istana. Sehingga gak sempat lagi berpikir jernih saat tanda tangan, apalagi kecapekan blusukan. Tahu-tahu … muncul kebijakan yang kontroversial dan butuh waktu lama untuk recovery, apalagi sampai melibatkan emosi rakyatnya.
marvelous, coba sik ditandangani utang luar negeri dengan bunga 20% per tahun, apa iya isa beres dengan bilang, itu kesalahan bawahan saya? ndasmu mumet jo
I don’t read what I sign
I don’t think what I said
I don’t plan what I did
I don’t know everything
dan parahnya… I don’t think about that (#BukanUrusanSaya)
Bapak yang satu ini sungguh luar biasa 😦
Diantara banyak kesalahan Presiden Jokowi dalam kebijakan-kebijakan selama menjadi presiden, mungkin kasus PerPres dimana ia tidak baca draft perpres, hanya tanda tangan adalah yang paling membuat malu bangsa Indonesia di mata dunia.
Bapak kekhilafan Indonesia..
Baru pertama kali ini ada presiden tanda tangan dokumen negara, terus nyalahin menterinya. Keren betul.
Jangan-jangan yang ini kejadiannya sama, coba simak perkataan dua pejabat negara di bawah ini yang saling menyalahkan.
Berita koran itu apa nggak ada versi web-nya, ya, Mas? Saya cari “joko i don’t read what i sign” kok ketemunya malah kaskus sama jonru 🙂
Monggo baca e-paper nya aja, mas. Silakan buka halaman 6
http://epaper.thejakartaglobe.com/jg/2015/04/07/index.html#6
duh paaaaaak, banyak dosa mungkin kita ya pak, dapat ujian presiden macam ini 😥
Bisa disebut ujian, bisa disebut musibah.
Negeri ini memang kudu bikin Gerakan Muhasabah Nasional, evaluasi diri total ya, mas.
Salah satu khilaf itu adalah Perpres Nomor 37 Tahun 2015.
Njomplang banget yo, mas Ahmad.
Beberapa hari yang lalu saya baca opini di Kompasiana tentang perpres itu yg mengatur Tunjangan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bahwa perpres tsb mengakibatkan timbulnya kelompok2 seperti:
– Kelompok Tukin Eselon Empat (Ketupat)
– Kelompok Tunjangan Pelaksana Lainnya (Ketapel)
– Kelompok Tukin Pungsional (Ketipu)
– Kelompak Tunjangan Tolong Menolong (Keselek)
– Kelompok Terburu2 (Kesusu).
Kelompok Eselon I Lain –> KESEL !
“Shaf”, a-nya satu saja, Mas 🙂
Terimakasih koreksinya, sudah saya ralat, mas. Maunya yang dobel f kok jadi a yang dobel 🙂