Semantic Game dari Sang Presiden

–: Edisi Pengalihan Subsidi BBM [bagian kedua]

Bismillah …

Ada pernyataan Jokowi yang mengejutkan saya tentang kenaikan harga BBM yang dimuat di koran Merdeka. Saya kutip isinya di bawah ini:

Jokowi: Saya tidak pernah menaikkan BBM
Merdeka | 9/12/2014
.
Merdeka.com – Presiden Jokowi membantah jika dia menaikkan harga BBM. Menurut dia yang dilakukannya itu mengalihkan subsidi dari BBM ke sektor lain. Sehingga sebenarnya tidak ada kenaikan harga BBM. Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat memberikan kuliah umum di Balai Senat UGM, Selasa (9/12). Dia pun menuding mahasiswa salah sasaran jika mendemo diri karena menaikkan harga BBM.
.
“Saya itu tidak pernah menaikkan harga BBM. Saya mengalihkan subsidi. Itu jelas sekali beda, jadi mahasiswa itu salah sasaran demo saya karena menaikkan harga BBM,” katanya.
.
Pernyataan Jokowi tersebut sontak mendapat tepukan tangan dari para peserta yang sebagian besar merupakan mahasiswa dan akademisi UGM. Alasannya mengalihkan subsidi tersebut pun di klaim mampu memberikan sumbangsih besar dalam pembangunan infrastruktur. Dia mencontohkan pembangunan jalur kereta api.
.
“Subsidi BBM itu Rp 433 triliun, sementara APBN kita 2.039 triliun. Kalau saya menjabat 5 tahun, dan terus subsidi BBM, maka jadinya 1300 triliun dalam lima tahun. Uang sebanyak itu bisa membuat jalur kereta api di Kalimantan, Papua dan Sumatra yang biayanya cuma 360 triliun,” ujarnya.
.
Dia pun menyindir peserta kuliah umum yang banyak menggunakan motor dan mobil. Menurut dia Subsidi BBM selama ini dinikmati kelas menengah seperti peserta kuliah umum.
.
“Lho bener, kalian ini yang naik mobil, naik motor, 70 persen subsidi BBM dinikmati kalian, enak saja,” ujarnya menyindir. Peserta kuliah umum pun tertawa disindir Jokowi.

Ada dua hal yang ingin saya tanggapi dalam berita tersebut, terutama pada kalimat yang saya tebalkan.

Yang PERTAMA, benarkah selama ini Jokowi tidak pernah menggunakan kalimat: “menaikkan harga BBM”?

Mari telusuri status FB Jokowi di bawah ini:

Status pada akun FB Jokowi 1: [link]

Status pada akun FB Jokowi 2: [link]

Dua status pada akun FB Jokowi tersebut mengonfirmasi bahwa pemerintahan Jokowi memang benar-benar menggunakan istilah “menaikkan harga BBM” sejak awal pengumumannya di tanggal 18 November 2014.

Lantas, mengapa pada tanggal 9 Desember 2014, Jokowi seakan-akan membantah apa yang diucapkannya sendiri?
Jawabannya menurut saya, Jokowi ingin bermain Semantic Game di otak rakyat Indonesia.

Dari sisi semantik [cek KBBI], kata “menaikkan” kesannya sangat memberatkan dan dirasakan tidak baik untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kata “mengalihkan” tidak sama dengan “menaikkan”. Mengalihkan berarti tidak naik, hanya jatah yang tadinya dialokasikan untuk subsidi BBM kini dialihkan ke hal lain untuk kesejahteraan masyarakat. Kata ini, disadari atau tidak, sangat memengaruhi pikiran bawah sadar pembaca atau pendengarnya.

Sebagai contoh lain, tentu kita paham dengan kata-kata manipulatif seperti “kenaikan harga” berubah menjadi “penyesuaian harga”, kata “macet” menjadi “lalu lintas padat merayap”, dan lain-lain.

FAKTA-nya pemerintah saat ini tidak transparan soal berapa besarnya biaya produksi dan subsidi. Yang dulu selama kampanye bisa dengan gampangnya menunjuk si A mafia migas, si B pejabat Menko adalah kroni mafia migas, dan seterusnya. Tapi begitu naik, tidak satupun mafia migas itu disikat, tidak pernah mempertimbangkan faktor-faktor kemampuan rakyat, langsung mengambil langkah gampang menaikkan BBM.

Apakah Anda yakin pemerintah sudah transparan soal berapa harga pokok produksi (HPP) BBM dan besar subsidi? Inilah pertanyaan keramat yang supersulit jawabannya. Tidak percaya? Coba Anda jelaskan gambar ini:

Berita gambar sebelah kiri, harga premium Rp 8500 + subsidi Rp 1500, -versus- gambar berita sebelah kanan, harga pertamax Rp 9950. Logika yang gak nyandhak di kepala saya, lha harga premium kok bisa lebih tinggi dari pertamax?
Sampai sekarang jawaban pemerintah soal ini masih mbulet, muter-muter yang ujungnya ga jelas juga.

Sulit dipahami, apa motivasi sesungguhnya dari sikap pemerintah yang tidak mau transparan seputar urusan BBM ini. Yang justru rakyat dipompa dengan berbagai informasi menyesatkan, seperti: [1] BBM harus dinaikkan, kalau tidak, APBN akan jebol. [2] Subsidi BBM tidak tepat sasaran. Lebih baik subsidi dialihkan ke sektor-sektor produktif dan bermanfaat, seperti pembangunan infrastruktur.

Kalo begitu, pada lima tahun ke depan, mari kita tagih janji pemerintah dalam mewujudkan berbagai infrastruktur dan program kesejahteraan rakyat (seperti pada gambar kampanye di bawah ini) yang dibangun dengan dana yang disebut-sebut sebagai pengalihan subsidi BBM, bukan dibiayai oleh swasta atau dengan utang, utang, dan utang.

Kembali ke Semantic Game dalam kenaikan harga BBM …
Betapa sulit dipahami untuk apa Jokowi bermain semantik. Sepertinya memang ada tim think tank yang merekayasa semua behaviour sang presiden baik tutur kata, gerak tubuh, gesture, intonasi, dan lain-lain yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Politik adalah panggung sandiwara, yang pada akhirnya akibat permainan semantik ini rakyat menjadi terbelah, saling berhadapan, melihat dari persepsi masing-masing.

Yang KEDUA, saya ingin menanggapi pernyataan Jokowi yang mengatakan: “kalian ini yang naik mobil, naik motor, 70 persen subsidi BBM dinikmati kalian, enak saja”

Benarkah para penikmat BBM bersubsidi adalah orang kaya tak tahu diri, hingga membuat Jokowi bilang: “enak saja” ?
Mengapa berpandangan hanya sebatas pemilik kendaraan pribadi? Sehingga banyak pendukung kenaikan harga BBM ini dengan entengnya bilang: “ah cuma selisih harga dua ribu aja kok bising”
Apa mereka gak mikir bahwa KITA SEMUAnya adalah penikmat BBM bersubsidi?
Mari kita buktikan!
Kita semua makan nasi, sayur, daging, ikan, telur, yang didistribusikan dari wilayah yang satu ke wilayah yang lain menggunakan kendaraan yang mengkonsumsi BBM bersubsidi. Seluruh bahan pangan bahkan air mineral dalam galon yang masuk ke perut kita didistribusikan oleh kendaraan yang mengkonsumsi BBM bersubsidi.

Kemudian, nelayan yang melaut juga menggunakan solar bersubsidi, dan kita semua turut memakan hasil tangkapan nelayan. Itu menandakan bahwa ikan yang masuk ke perut kita tak terlepas dari andil BBM bersubsidi.

Dokumen dan barang yang dibeli secara online, saat pengiriman juga menggunakan kendaraan yang mengkonsumsi BBM bersubsidi.

Bagaimana nasib pengguna angkutan umum? Mereka tidak memiliki kendaraan pribadi tapi turut menikmati BBM bersubsidi. Kalau harga BBM dinaikkan, maka pengguna angkutan umum turut terkena imbas kenaikan tarif angkutan.

Semua contoh di atas baru gambaran kecil tentang para penikmat BBM Bersubsidi.

Memang, jika dilihat dari struktur konsumsi BBM di Tanah Air, ada inefisiensi, karena lebih banyak diserap oleh kendaraan pribadi daripada transportasi publik. Persoalannya, jika kenaikan harga BBM dijadikan solusi, apakah efisiensi dalam soal moda transportasi itu akan berubah? Jelas TIDAK. Ingat, mereka para pekerja harus tetap menuju ke tempatnya bekerja dengan apapun caranya. Dengan demikian, 25% konsumen terkaya, yang kata Jokowi telah menikmati jatah “subsidi” sampai 70%, tetap memiliki daya beli untuk menggunakan moda transportasi pribadi. Apalagi, transportasi publik yang memadai memang belum tersedia. Masyarakat kaya tinggal menyesuaikan lifestyle untuk program penghematannya.

Nah, yang luput dari perhatian pembuat kebijakan publik, adalah kondisi saat transportasi publik secara ekonomis dirasa lebih mahal, maka golongan bawah-menengah beralih moda transportasi ke kendaraan pribadi (sepeda motor). Apalagi didukung dengan kemudahan persyaratan kredit motor. Di beberapa daerah telah menunjukkan peningkatan penjualan sepeda motor bekas pasca kenaikan BBM. Bukankah ini justru mendorong peningkatan konsumsi BBM secara global yang mengakibatkan kuota BBM menjadi jebol?! Ya Jelas! [baca: Harga sudah naik, Kuota BBM bersubsidi tetap jebol juga | Kompas, 4/12/2014]. Jadi, menaikkan harga BBM agar menghemat persediaan minyak dalam perut bumi adalah omong kosong, BILA tidak diimbangi dengan mewujudkan alat transportasi publik yang memadai, murah / terjangkau.

Lantas, siapa yang paling berat menanggung beban kenaikan harga BBM? Lagi-lagi, kelompok 25% masyarakat termiskin.
Begini, ada tiga masalah yang pada mulanya tidak saling terkait secara langsung, namun kemudian dianggap sehaluan. Pertama, perhitungan biaya produksi Pertamina. Kedua, inefisiensi struktur konsumsi BBM. Ketiga, defisit anggaran pemerintah.
Nah, karena ketiganya dipaksa sehaluan, konsekuensinya harga BBM kemudian dijadikan kambing hitam, dan “subsidi salah sasaran” dijadikan argumen. Ujungnya, karena beban anggaran tadi didistribusikan merata ke seluruh masyarakat, golongan rakyat terbawah (yang tidak ikutan membeli BBM karena bukan kebutuhan utama) akan selalu menanggung beban paling besar dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Bila faktanya malah menambah tingginya tingkat kemiskinan, apakah kebohongan klise soal ilusi subsidi BBM ini akan terus dipertahankan?!

Jadi, harga dari Rp 6500 ke Rp 8500 itu Naik apa Turun?
Silakan Anda menjawab Tidak Naik (seperti kata Jokowi), ASAL SUDAH DIJAMIN tidak ada imbasnya ke harga sembako, tidak ada imbasnya ke biaya pemenuhan sandang – pangan – papan, tidak ada imbasnya ke biaya transportasi, dan tidak ada imbasnya terhadap puluhan juta keluarga pra sejahtera di negara kita.
Jangan membohongi rakyat!

Saran saya kepada semua pemimpin di negeri ini agar dalam bertindak dan berbicara yang menyangkut hajat hidup orang banyak musti didasari ilmu pengetahuan tentang bertatanegara, tujuan bernegara dan mengahayati UUD 1945 pasal 33, juga memiliki pengetahuan ekonomi makro dan mikro.

Dan ingatlah, kita semua tanpa terkecuali akan dimintai pertanggung-jawabannya di hari penghakiman kelak.

Salam hangat tetap semangat,
Iwan Yuliyanto
12.12.2014