#SaveRisma Dari Rongrongan Syahwat Kekuasaan

Bismillah …

Bumi Surabaya memanas. Pasangan Risma – Bambang Dwi Hartono diusung PDIP dan menang pilkada. Tapi kemudian wakilnya mengundurkan diri karena ikut pemilihan gubernur Jawa Timur (belakangan malah tersandung kasus korupsi). Namun anehnya, sang walikota yang terbukti bersih dan punya integritas tinggi justru mau diturunkan oleh fraksi partai pendukungnya sendiri. Parahnya lagi, saat ini telah dipasangkan dengan wakil walikota baru yang sebelumnya telah ikut andil memakzulkan (melengserkan) sang ibu walikota. Semua itu karena kader-kader partai pendukung syahwat kekuasaan.

.
Sekilas tentang ibu Risma, Sang Walikota Surabaya

Ir. Tri Rismaharini, M.T. atau biasa dipanggil ibu Risma adalah Wali Kota Surabaya yang menjabat sejak 28 September 2010 untuk periode 2010 – 2015. Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya ini adalah wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarahnya. Dan tercatat sebagai wanita pertama di Indonesia yang dipilih langsung menjadi walikota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi di Indonesa. Beliau adalah seorang PNS tulen, sehingga tidak masuk dalam kepengurusan partai politik. Jadi, beliau bukan politisi dari partai manapun, bukan kader PDIP walau saat maju sebagai Walikota Surabaya tersebut diusung oleh PDIP.

Beliau mempunyai prestasi dan kinerja yang sangat baik, dicintai rakyatnya dan dinilai berhasil tanpa harus memalsukan kinerja dan citra diri. Beliau tulus, jujur, berintegritas, cerdas, rajin, loyal, bersahaja yang semuanya itu alami, bukan karena rekayasa sebuah tim besar berskala internasional dengan biaya triliunan.

Inilah sejumlah hasil kerja nyata dari sentuhan tangan bu Risma:

Selama menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya hingga tahun 2010, Kota Surabaya menjadi lebih asri, lebih hijau dan lebih segar dibandingkan sebelumnya. Sederet taman kota yang dibangun di era bu Risma antara lain:

• Pemugaran Taman Bungkul di Jalan Raya Darmo dengan konsep all-in-one entertainment park, hingga mendapat penghargaan internasional “The 2013 Asian Townscape Sector Award” dari PBB.
• Pemugaran Taman Bundaran Dolog.
• Pemugaran Taman Undaan,
• Pemugaran Taman Bawean,
• … dan di beberapa tempat lainnya yang dulunya mati, berubah menjadi tempat menyenangkan bagi warga Surabaya. Tidak aneh kalau kemudian bu Risma dijuluki sebagai wagiman (wanita gila taman).
• Membangun jalur pedestrian dengan konsep modern di sepanjang jalan Basuki Rahmat, Tunjungan, Blauran, dan Panglima Sudirman.

Kemudian selama menjabat sebagai Walikota Surabaya, prestasinya adalah sebagai berikut:

• Kota Surabaya mendapat Piala Adipura Kencana karena tiga kali juara berturut-turut, tahun 2011, 2012, dan 2013 kategori Kota Metropolitan.
• Surabaya menjadi Kota Terbaik se-Asia Pasifik pada tahun 2012 versi Citynet.
• Pada Oktober 2013, Kota Surabaya memperoleh penghargaan tingkat Asia-Pasifik yaitu Future Government Awards 2013 di 2 bidang sekaligus yaitu Data Center dan Inklusi Digital menyisihkan 800 kota di seluruh Asia-Pasifik.
• Mendapat penghargaan E-Procurement Award dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada tahun 2012 dan 2013. Program ini berhasil meminimalkan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan gara-gara proyek ini, beliau sempat diancam dicekik dan dibunuh.
• Untuk mempersiapkan warga Surabaya menghadapi era Asia Free Trade Area (AFTA) 2015, beliau membangun Rumah Bahasa. Selain itu, berbagai program dilaksanakannya untuk men-swasembada-kan warganya, diantaranya pahlawan ekonomi; merdeka dari sampah; pelatihan usaha mikro, kecil, dan menengah.
• Bu Risma menjadi Mayors of the Month versi City Mayors, lembaga think tank internasional yang berbasis di London.
• Majalah The Economist memasukkan kota Surabaya sebagai salah satu kota dengan pemeliharaan lingkungan terbaik dunia. Bahkan rankingnya lebih bagus dari kota Los Angeles dan Dubai.
• … dan puluhan penghargaan lainnya.

Jadi, beliau tidak hanya membangun lingkungan kota yang sehat, tetapi juga berusaha membenahi seluruh aspek kehidupan warga kotanya.

.
Kedekatannya Dengan Warga Surabaya

Sejak dilantik sebagai Wali Kota Surabaya, bu Risma mempunyai kegiatan baru yaitu seminggu sekali, selama dua jam, on air di Radio Suara Surabaya untuk meladeni keluh kesah warga Surabaya. Karena tema acaranya bebas, maka bermacam-macam pertanyaan, masukan, kritikan dan keluhan disampaikan oleh warga. Mulai dari penggusuran, banjir, sertifikasi tanah, hingga soal saluran air yang mampat. Bahkan berbagai kritikan pedas dan caci maki dari warganya juga kerap diterimanya dengan lapang dada. Bu Risma tidak merasa tersinggung karena beliau berprinsip bahwa “suara rakyat adalah suara Tuhan”.

Bu Risma selalu berupaya untuk bisa transparan dengan warganya. Bahkan lembaga Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur mengakui bahwa ibu Tri Rismaharani merupakan birokrat yang relatif bersih. Adanya bu Risma sebagai walikota bisa mengeliminasi korupsi di Surabaya. Kalangan korporasi selama beliau menjabat sebagai walikota sangat kesulitan mendapatkan izin penggunaan lahan di jalur hijau. Sistem tender juga semakin diperketat sejak jaman beliau. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) alias E-procurement milik Surabaya menjadi percontohan nasional, dimana keterbukaan dokumen, akses publik dan partisipasi publik serta proses pengadaan barang dan jasa bisa lebih terbuka.

Namun, beliau kini dilanda tekanan besar sejumlah kekuatan politik di Surabaya. Salah satu tekanan justru datang dari PDIP yang tiga tahun silam mengusungnya sebagai calon wali kota. Dari sini… mari kita simak sebuah episode, yang dulu kawan, kini bisa menjadi lawan.

.
Diseruduk Banteng, Diselamatkan PKS

Baru empat bulan menjabat, pada tanggal 31 Januari 2011, Ketua DPRD Surabaya Whisnu Wardhana berusaha melengserkan bu Risma dengan hak angketnya. Alasannya karena adanya Peraturan Wali Kota Surabaya (Perwali) nomor 56/2010 tentang Perhitungan nilai sewa reklame dan Peraturan Wali Kota Surabaya nomor 57 tentang perhitungan nilai sewa reklame terbatas di kawasan khusus kota Surabaya yang menaikkan pajak reklame menjadi 25%. Ibu Risma dianggap telah melanggar undang-undang, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 16/2006 tentang prosedur penyusunan hukum daerah dan Undang-Undang nomor 32/2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12/2008. Sebab Walikota tidak melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam membahas maupun menyusun Perwali.

[Catatan: Bambang Dwi Hartono dan Whisnu Wardhana, yang disebut dalam jurnal ini adalah politisi yang kemudian tersangkut hukum pidana korupsi]

Ibu Risma beralasan, pajak di kawasan khusus perlu dinaikkan agar pengusaha tidak seenaknya memasang iklan di jalan umum agar kota tidak menjadi hutan reklame. Dengan pajak yang tinggi itu, pemerintah berharap, pengusaha iklan beralih memasang iklan di media massa atau media online, ketimbang memasang baliho di jalan-jalan kota. Ya… saya sebagai blogger dan arek Suroboyo … setuju, bu!

Keputusan pelengseran bu Risma didukung oleh 6 dari 7 fraksi politik yang ada di DPRD, dimotori oleh F-PDIP yang mengusungnya, kemudian diikuti oleh F-PDS, F-PKB, F-PAN Persatuan, F-Demokrat dan F-Golkar. Dari 7 fraksi politik, hanya Fraksi PKS (F-PKS) yang menolak dengan alasan tindakan pemberhentian dirasa “terlalu jauh”. Menurut F-PKS, kesalahan Wali Kota hanya masalah teknis dan DPRD bisa menilainya melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), sehingga tidak perlu mengeluarkan hak angket. Ini menyangkut norma dan etika saja. Oleh karenanya tidak bisa diberikan sanksi, undang-undang harus konstektual tidak asal menafsirkan.

Sebelum pelaksanaan angket, F-PKS mengadakan survey kepada warga Surabaya untuk menguatkan sikap F-PKS DPRD Surabaya yang menolak rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Perwali 56 dan 57 tahun 2010 untuk memberhentikan walikota. Mayoritas warga yang di survey mendukung sikap F-PKS, dengan alasan:

• polemik yang terjadi antara legislatif dan eksekutif berdampak pada terbengkalainya proses pengesahan APBD 2011.
• pergantian kepemimpinan di Surabaya akan berdampak pada biaya sosial yang tinggi.
• impeachment bisa berdampak chaos yang menjadikan rakyat jenuh dan bosan.

Dari hasil survey tersebut, membuktikan bahwa sikap F-PKS telah sesuai dengan keinginan warga Surabaya. Detail informasi seperti ini hampir tidak diberitakan oleh media-media mainstream di Indonesia.

Akhirnya, Mendagri Gamawan Fauzi angkat bicara akan hal ini dan menegaskan bahwa bu Risma tetap menjabat sebagai Walikota Surabaya dan menilai alasan pemakzulan adalah hal yang mengada-ngada.

Sebenarnya, apa motif utama dibalik upaya pelengseran ibu Risma?

Makin jelas terungkap bahwa upaya pelengseran ini disebabkan banyaknya kalangan DPRD Kotamadya Surabaya yang tidak senang dengan sepak terjang politik ibu Risma yang terkenal tidak kompromi dan terus maju berjuang membangun Kota Surabaya, termasuk menolak keras pembangunan tol tengah Kota Surabaya yang dinilai tidak akan bermanfaat untuk mengurai kemacetan dan bu Risma lebih memilih meneruskan proyek frontage road dan MERR-IIC (Middle East Ring Road) yang akan menghubungkan area industri Rungkut hingga ke Jembatan Suramadu via area timur Surabaya yang juga akan bermanfaat untuk pemerataan pembangunan kota.

Begitulah, mungkin diantara kita masih ada yang antipati dengan politik. Terkena racun opini yang meng-kondisikan bahwa semua politisi adalah busuk. Memang banyak orang kotor di dalam pusaran politik, TAPI hal ini bukan berarti kita harus antipati. Justru kita harus membantu melapangkan jalan orang-orang yang menurut kita bersih track record-nya. Percayalah, masih ada yang bersih. Buktinya masih ada fraksi yang pro pada walikota keren ini. Bayangkan kalau tidak ada suara penolakan dari fraksi PKS saat itu, pelengseran itu akan terjadi, Kota Surabaya akan kembali pada kondisi suram, tidak tertata, yang dipenuhi politisi sarat kepentingan dalam birokrasinya. Hal ini juga membuktikan bahwa ada korelasi antara Indeks Korupsi Parpol dengan aktual kebijakan parpol. [baca jurnal sebelumnya]

.
Empat Kali Serudukan Banteng

Ada panduan etika publik yang harus ditaati siapapun, yaitu: Loyalitas pada partai berakhir ketika seorang politisi menjadi pejabat publik. Namun dalam prakteknya banyak politisi yang tetap menjadi pesuruh partai, dan partai yang aji mumpung terus memanfaatkan momentum tersebut saat politisinya berkuasa. TAPI sikap kacung seperti ini tidak ada dalam kamus bu Risma. Beliau konsisten memegang amanah rakyat yang dipimpinnya. Konsekuensinya, penolakan beliau untuk terseret kepentingan partai itulah yang membuat beliau dirongrong terus, berkali-kali “diseruduk oleh banteng” yang mengusungnya.

Selain PDIP, banyak pihak yang merasa kecewa dengan kepemimpinan bu Risma. Mereka adalah pihak-pihak yang selama ini bisa memanfaatkan kekuatan politik partai untuk kepentingan ekonomis. Maka akhirnya ditempuhlah berbagai cara untuk melengserkan bu Risma dari jabatannya sebagai Walikota Surabaya.

Harian Merdeka menyebutkan, sudah empat kali ancaman pemakzulan oleh DPRD Surabaya itu dimotori oleh Fraksi PDIP. Empat “serudukan banteng” Surabaya kepada bu Risma itu antara lain:

Pertama, masalah pajak reklame. Seperti yang telah diuraikan di atas. Jelas yang dirugikan dari naiknya pajak reklame adalah pengusaha. Padahal bu Risma sudah memberikan solusi kepada pengusaha bagaimana agar bisa berhemat pemasangan reklame dengan tidak mengotori kota. Nah, jika kemudian ada ‘wakil rakyat’ yang justru berkoar-koar memakzulkannya, kita tidak akan sulit menduga pasti ada motif dibalik semua itu.

Kedua, masalah pencalonan Wisnu Sakti Buana sebagai wakilnya.
Merasa tidak puas dengan upaya melengserkan bu Risma yang gagal pada serudukan pertama, maka ditempuhlah cara yang lebih soft, bisa disebut sebagai kudeta halus, yaitu dengan membuat bu Risma merasa seperti duduk diatas bara. Harapannya, agar beliau menjadi tidak nyaman lagi bekerja sebagai Walikota Surabaya dan segera mengundurkan diri.

Berawal dari pengunduran diri Bambang DH yang ikut Pilgub Jatim lalu, terjadilah kekosongan wakil walikota Surabaya. Kekosongan ini adalah “blessing in disguise” bagi pihak-pihak yang selama ini menjadi lawan politik bu Risma. Maka disusunlah rencana busuk untuk mencalonkan Wisnu SB sebagai wakil walikota pendamping bu Risma. Kemudian ditempuhlah cara yang terkesan “memaksakan kehendak” dalam proses menggolkan si Wisnu ini. Berikut ini kronologinya:

Guna mengisi kekosongan jabatan wakil walikota sudah diputuskan pemilihan akan dilakukan tanggal 15 November 2013. Agenda yang sudah direncanakan masak-masak itu tiba-tiba diubah begitu saja. Pemilihan mendadak dijadwalkan tanggal 6 November 2013. Sungguh aneh karena pada tanggal 6 November itu ada agenda pembahasan APBD 2014. Kenapa tiba-tiba harus berganti menjadi acara pemilihan? Lebih aneh lagi panitia pemilihan (panlih) menerima surat pemberitahuannya pada tanggall 5 November malam. Kesannya ada keterdesakan yang amat sangat. Penting dicatat oleh calon pemilih bahwa partai-partai yang mengusung pemilihan dadakan ini adalah PDIP, PD dan PDS. Merasa ada keganjilan akhirnya fraksi-fraksi lain memutuskan untuk tidak hadir pada tanggal 6 November itu. Anggota panlih sendiri tidak hadir. Akibatnya sidang yang dipimpin sendiri oleh Wisnu SB itu tidak memenuhi kuorum, sehingga rapat ditunda dan dilakukan lagi tanggal 7 November. Hasilnya tetap, tidak memenuhi kuorum. Anggota DPRD lain yang tidak setuju dengan pemaksaan pemilihan mendadak ini memang sengaja tidak hadir agar tidak memenuhi kuorum (3/4 anggota dewan).

Menyadari upayanya akan menjadi sia-sia maka ditempuhlah cara lain. Dasar penetapan kuorumnya yang harus “dipermak”. Maka pada 8 November pagi, ketiga fraksi PDIP, Demokrat dan PDS mengadu ke Gubernur terkait alotnya pemilihan wakil walikota. Anehnya, laporan mereka langsung ditanggapi dengan datangnya surat yang tidak ditandatangani oleh gubernur. Dimana di dalam surat keputusan tersebut dinyatakan bahwa kuorum cukup dengan 50%+1 saja. Dimana aturan baru tersebut mengacu pada PP No 16 thn 2010, pasal 78 ayat 1 huruf c.

Berdasarkan surat gubernur tadi para politisi ini merasa mempunyai landasan hukum untuk mengubah tata tertib DPRD. Maka sore hari tanggal 8 November dilakukan pemilihan. Dan seperti skenario awal, Wisnu SB terpilih secara aklamasi. Namun mereka lupa bahwa PP no 16 yang dipakai sebagai dasar untuk mengubah kuorum itu tidak eksplisit membahas tentang pemilihan wakil walikota. Sudah ada peraturan yang secara jelas mengatur tentang pemilihan wakil walikota, yaitu PP no 49 tahun 2008 ini, pasal 131 ayat 2 huruf c. Jelas disebutkan bahwa yang paling berhak mengajukan calon adalah bu Risma (berdasarkan usulan parpol pengusung). Pertanyaannya, bagaimana mungkin bu Risma mengajukan Wisnu SB? Disinilah muncul dugaan adanya pemalsuan tanda tangan.

Pemilihan Wisnu SB yang tanpa mendiskusikannya terlebih dahulu dengan bu Risma sebagai walikota adalah wujud PDIP yang ingin menang sendiri. Motor yang menggerakkan pelengseran bu Risma saat serudukan pertama adalah Wisnu SB, ketua DPC PDIP. Jadi wajar kalau bu Risma resisten terhadap Wisnu. Sebab, bagaimana mungkin bu Risma disuruh bekerja sama dengan orang yang melawan kebijakan bu Risma dan sangat ingin menjatuhkannya? Dalam wawancara dengan Najwa Shihab secara tersirat bu Risma mengatakan, “Ini persoalannya saya tahu dan saya harus diam saja”

Ketiga, masalah tenaga ahli yang menyangkut rencana pembangunan jalan tol tengah kota di Surabaya. Betapa sewotnya anggota DPRD terutama dari PDIP terhadap bu Risma terlihat saat beliau menolak pembangunan tol tengah kota. Alasan bu Risma konsisten seperti soal Reklame, yaitu soal penataan kota dan solusi kemacetan. Beliau gigih memprioritaskan pemerataan pembangunan.

Keempat, bu Risma dituding tidak pro-rakyat. Tudingan itu dilontarkan saat bu Risma ngotot menutup lokalisasi prostitusi Dolly kemudian merevitalisasi lokalisasi tersebut menjadi wilayah peradaban baru. (baca juga: Tri Rismaharini Rela Mati Demi Tutup Dolly). Banteng ini aneh, rakyat mana yang dimaksud? Justru saya sebagai rakyat setuju dengan langkah bu Risma ini. Tudingan lainnya karena kebijakan alokasi APBD 2014 dianggap lebih banyak untuk kepentingan pembangunan multi years.

Itulah empat “serudukan banteng” dan teman-temannya, kita bisa tahu bu Risma sedang dicurangi. Beliau sedang ditelikung! Termasuk proses pelantikan Wisnu SB ini terkesan dipaksakan. Harapannya adalah agar bu Risma tidak nyaman lagi menjabat sebagai walikota dan memutuskan untuk mundur.

Beliau yang berhasil mengubah Kota Surabaya yang kotor dan panas menjadi asri dan bersih, sehingga meraih banyak penghargaan internasional, kini dalam ancaman. Sejumlah mafia pengusaha dan mayoritas anggota DPRD Surabaya berkolusi untuk menjatuhkan ibu Risma dengan berbagai cara (termasuk opini sesat dan fitnah, sehingga membangun massa gerakan anti-Risma), agar diganti oleh wakil walikota yang mudah disetir mereka. Akrobatik mereka semakin mengungkap adanya jalinan kepentingan partai yang berkuasa dengan pengusaha yang dekat dengan partai.

Apakah kita sebagai rakyat akan membiarkan skenario licik ini mencapai tujuannya?
Karena yang paling dirugikan oleh cara-cara licik politisi ini bukanlah bu Risma, melainkan warga Surabaya!

Menyaksikan sosok ibu Risma seperti menyaksikan keteladanan hidup yang sangat langka ditengah-tengah pemimpin palsu, korup, munafik, khianat, dan tipu-tipu. Ibu Risma bukan tipe tokoh yang mau menggadaikan jiwa raganya bahkan menjual rakyat, bangsa dan negara untuk kepentingan pribadi kepada mafia. Sudah semestinya ibu Risma merdeka dalam bertugas dan memberi yang terbaik bagi warga. Karena beliau kini milik warga, bukan menghamba pada partai. Bagi politisi DPRD Surabaya, beliau mungkin dianggap keras kepala, namun nyatanya prestasinya telah diakui banyak mancanegara. Ini membuktikan bahwa pendiriannya tepat. Sayangnya, kini beliau dipaksa untuk menuruti keinginan partai.

Belakangan ini tersiar kabar bahwa ibu Risma hendak mundur karena keberatannya tidak digubris, juga dalam perasaan tertekan. [Simak video: Mata Najwa]. Jika itu benar terjadi, maka alam demokrasi di Indonesia hanya akan melestarikan warisan budaya yang sangat buruk yaitu pejabat publik harus mengutamakan kepentingan partai.

Berkaca dari kasus ibu Risma ini, saya jadi semakin yakin bahwa kebaikan yang tidak terorganisir akan kalah oleh kemaksiatan yang terorganisir. Saya yakin ibu Risma bukanlah pribadi yang lemah, tetapi beliau hanya sendiri. Sekuat apa pun beliau, kalau hantamannya sangat kuat melebihi kekuatan tubuhnya akhirnya akan jatuh juga.

Persengkongkolan partai dengan pengusaha hitam untuk menyetir kebijakan publik yang menjauhi kepentingan orang banyak kian menguat. Persengkokolan ini tidak boleh dibiarkan. Karena itu ibu Risma perlu bertahan dan dipertahankan / diselamatkan. Penyokong utamanya adalah rakyat Surabaya yang kepada mereka beliau harus loyal, bukan kepada partai / pengusaha.

Saya dapat info bahwa pada hari Kamis, 20 Februari 2014, jam 09.00 akan diadakan aksi #SaveRisma di Gedung DPRD Surabaya Jl. Yos Sudarso 18-22, Surabaya.

Bagi Anda yang menginginkan agar ibu Risma tidak mundur dari jabatannya akibat kuatnya tekanan politik, mari dukung beliau dan menandatangani PETISI #SaveRisma

Salam hangat tetap semangat,
Iwan Yuliyanto
18.02.2014

.
———
Catatan: banner #SaveRisma diambil dari kabar24.com
———
.

Tambahan menarik dari mbak Evia yang berkomentar di jurnal ini, beliau seorang blogger Suroboyo yang kini tinggal bersama keluarga di Duluth, Minnesota, Amerika Serikat. Saya copas komentarnya sebagai berikut:

Cak Iwan, aku wis ngisi petisine.
Pengen misuh misuh ancene.
Setelah nonton tayangan Mata Najwa yang menghadirkan ibu Risma sebagai bintang tamunya, aku telpon adikku. Adikku jebolan ITS, lantas bercerita hal yang dia tahu.
.
Salah satu adik iparku (alumni ITS juga) ikut tim di Pemkot Surabaya sewaktu Pemkot akan mendirikan Bagian Penanggulangan Banjir.
Bayangkan cak, banjir punya divisi sendiri di Pemkot, itu artinya Pemkot memiliki keseriusan dalam menanggulangi banjir. Di tim itu memiliki syarat bahwa anggotanya harus orang lokal alias arek Suroboyo. Kenapa? Karena kalau arek Suroboyo tentunya sudah hapal dengan kondisi lingkungannya, otomatis tahu dimana saja titik-titik banjir. Itu waktu jaman walikotanya si Bambang DH.
Hasilnya memang nyata, banjir yang dulunya melanda kawasan kawasan tertentu, sekarang tidak ada.
Selain itu, kota Surabaya yang sekarang menjadi asri, kabar yang aku baca dimana mana adalah hasil dari konsultan tata kota si Ridwan Kamil yang sekarang menjabat sebagai walikota Bandung.
Padahal itu buah karya arek arek Suroboyo. Bu Risma mengatakan itu hasil karya anak-anaknya, demikian bu Risma mengistilahkan anak-anak lulusan ITS para anak buahnya, karena bu Risma adalah alumni ITS. Entah kenapa si Bambang DH gak menyebutnya, malah memuja muji Ridwan Kamil.
.
Dan yang terakhir, terkait pembangunan jalur ring road, memang betul sekali. Ketimbang membangun jalan tol yang hanya menguntungkan segelintir orang plus makin bikin macet, lebih baik membangun jalur lingkar luar. Pemerataan pembangunan tho.
Coba liat itu Jakarta, tol dimana mana, mengular di dalam kota, yang ada malah semakin macet, orang berlomba lomba punya mobil.
.
Mengenai wakil walikota yang sekarang, si Wisnu Bakti yang proses pemilihannya tak melibatkan ibu Risma aku baca artikel yang bikin miris. Banyak sekali intrik terkait proses pemilihannya. Coba baca di sini. Sebagai wakil walikota, kalau terjadi apa apa terhadap walikota, sakit misalnya, tentunya si wakil yang akan memimpin. Apa jadinya kalau wakilnya adalah seorang baj*ng*n? Surabaya dipimpin baj*ng*n? Duhh duh duhhh, sebagai arek Suroboyo, aku gak rela. Sungguh gak rela.
.
Wisnu Sakti (si wakil walikota baj*ng*n itu) memiliki kaitan dengan konsorsium yang akan membangun jalan tol tengah kota Surabaya. Jalan tol tersebut sudah diwacanakan sejak 2006. Karena pemenang tendernya (PT. Margaraya Jawa Tol) tidak memiliki dana untuk memulai membangun, maka mereka mengajak beberapa perusahaan untuk membuat konsorsium. Perusahaan2 tersebut adalah PT. Jasa Marga, PT. Duta Graha Indah, PT. Pembangunan Perumahan, dan PT. Elnusa. Tahun 2010 disepakati bahwa proyek pembangunan jalan tol tengah kota akan dimulai. “Sialnya”, walikotanya saat itu adalah ibu Risma yang menolak proyek tersebut. [Kompasiana]
.
Diutuslah perwakilan untuk melobi ibu Risma, pake bawa uang sogokan.
Cerita belum berhenti di sini.
Jamhadi, Ketua KADIN Surabaya ikut2an angkat bicara, bahwa dia menuduh ibu Risma menghambat investasi. Menurutnya, pelebaran jalan dan pembangunan jalan lingkar luar kota, yang diandalkan Bu Risma, merupakan infrastruktur pengangkutan manusia. Sedangkan jalan tol tengah kota merupakan infrastruktur pengangkutan barang. “Jalan tol tengah kota penting karena akan menghubungkan Waru ke Pelabuhan Tanjung Perak,” katanya [Tempo].
.
Jamhadi adalah direktur PT. Tata Buana Raya, perusahaan kontraktor milik Sutjipto, ayahnya si Wisnu Sakti si baj*ng*n koruptor itu.
.
Bingo!! Ada udang di balik rempeyek, kenapa si Wisnu Sakti jadi wakil walikota.
Si Jamhadi ini juga asbun. Coba tengok Jakarta, jalan tol dalam kota itu muspro, malah bikin macet kota. Yang bener ya membangun jalan lingkar luar biar gak numpuk di tengah kota.
Di Duluth, yang juga merupakan kota pelabuhan, gak ada tuh jalan tol dalam kotanya. Yang ada, jalan bebas hambatan di pinggiran yang menghubungkan kota-kota. Sehingga truk-truk angkutan barang gak perlu masuk kota dan itu membuat jalan jalan di kota gak cepet rusak.
Ah si Jamhadi ini otaknya ada dimana ya, ngomong gak pake riset. Bener-bener asbun.